Menurut
O’Brien (2005) keberhasilan sistem informasi tidak seharusnya diukur
hanya melalui efisiensi biaya, waktu dan penggunaan sumber daya informasi.
Keberhasilan juga harus diukur dari efektivitas teknologi informasi dalam
mendukung strategi bisnis organisasi, memungkinkan proses bisnisnya,
meningkatkan struktur organisasi dan budaya serta meningkatkan nilai pelanggan
dan bisnis perusahaan.
Rosemary
Cafasaro dalam O’Brien (2009) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang
menyebabkan kesuksesan atau kegagalan penerapan sistem informasi dalam suatu
organisasi atau perusahaan antara lain : dukungan manajemen eksekutif,
keterlibatan end user (pemakai akhir), kejelasan penggunaan kebutuhan
perusahaan, kematangan perencanaan dan harapan perusahaan yang nyata. Sedangkan
faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sistem informasi antara lain:
kurangnya input dari end user, tidak lengkapnya pernyataan kebutuhan dan
spesifikasi, pernyataan kebutuhan dan spesifikasi yang senantiasa
berubah-ubbah, kurangnya dukungan manajemen eksekutif serta inkompetensi secara
teknologi.
Menurut
Heeks (2003) sebagian besar penyebab kegagalan aplikasi e-Gov di negara
berkembang adalah karena ketidakpahaman mengenai keadaan saat ini (where are we
now) dengan apa yang yang akan kita capai dengan proyek e-government (where the
e-government projects wants to get us). Dengan kata lain terjadi gap atau
kesenjangan antara rancangan e-Gov yang telah dibuat dengan realitas yang
dihadapi sekarang. Kesenjangan ini terdapat dalam berbagai dimensi yang dikenal
dengan istilah ITPOSMO (Information, Technology, Processes, Objective and
Values, Staffing and skills, Management systems and structures, Other resources
: time and money).
Faktor-faktor
Penyebab kegagalan umum sistem informasi
Faktor-faktor
yang menyebaban kesuksesan sistem informasi sebagaimana pendapat Rosemary
Cafasaro dalam O’Brien (2009) dipaparkan sebagai berikut :
1.
Kurangnya
input dari end user
Kurangnya
keterlibatan end user pada saat proses perancangan sistem akan
menemui kegagalan pada saat diterapkan karena terjadi kesenjangan atau
gap antara pengguna dan perancang atau pakar SI. Kesenjangan itu timbul karena
keduanya memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda (user-designer
communication gap). Kesenjangan ini pada akhirnya akan menciptakan kegagalan
dalam pelaksanaan sistem informasi.
2.
Tidak
lengkapnya pernyataan kebutuhan dan spesifikasi
Kebutuhan yang
telah dirumuskan tersebut apabila tidak mendapatkan dukungan berupa
infrastruktur yang memadai akan menyebabkan kegagalan pada sistem informasi.
3.
Pernyataan
kebutuhan dan spesifikasi yang senantiasa berubah-ubah
Penerapan sistem
informasi pada suatu organisasi harus dilakukan perumusan dengan jelas tentang
kebutuhan dan spesifikasi penggunan sistem informasi tersebut. Pernyataan
kebutuhan yang tidak ditegaskan sejak awal akan berdampak negatif pada saat
sistem informasi diimplementasikan dan pada akhirnya menemui kegagalan.
4.
Kurangnya
dukungan eksekutif
Apabila
penerapan sistem informasi tidak mendapatkan dukungan dari beberapa unsur
manajemen eksekutif sebagai pengambil keputusan maka penerapan sistem
organisasi akan menemui kegagalan dan mengakibatkan dampak seperti : terjadi
inefisiensi biaya, pelaksanaan penerapan sistem informasi melebihi target waktu
yang telah ditentukan, kendala teknis serta kegagalan memperoleh manfaat yang
diharapkan.
5.
Inkompetensi
secara teknologi
Penerapan dan
pengembangan sistem informasi sangat membutuhkan peranan manusia sebagai
brainware/operator. Apabila sumberdaya manusia dalam organisasi tidak memiliki
kompetensi akan perkembangan teknologi yang semakin maju maka penerapan
sistem informasi akan mengalami kesulitan. Sistem informasi yang tidak sesuai
dengan kemampuan SDM akan mengakibatkan pelaksanaan sistem informasi menghadapi
kegagalan.
6.
Perencanaan
yang tidak tepat dan tidak matang
Pengembangan dan
penerapan sistem informasi yang tidak didukung oleh perencanaan yang matang
tidak akan mampu menjadi mediator antara berbagai keinginan dan kepentingan
dalam suatu organisasi. Sistem yang tidak memiliki road map yang
jelas tidak mampu menjadi pegangan dalam melaksanakan sistem informasi sesuai
tujuan organisasi. Sistem informasi yang tidak dirancang sesuai kebutuhan
organisasi pada akhirnya akan menemui kegagalan dalam penerapannya dan hanya
menimbulkan inefisiensi dalam hal biaya, waktu dan tenaga.
Contoh
peran pemimpin dalam e-government
Strategi
Pemikiran Pemimpin dalam Kebijakan Penerapan e-Government Melalui SIMPEG di
Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Strategi
pemikiran yang dimiliki seorang pemimpin dalam kebijakan penerapan e-Government
melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat cukup
memadai dengan memiliki visi yang jelas yaitu menciptakan suatu sistem
pengelolaan data kepegawaian yang siap dan kapan saja disajikan dalam mendukung
proses pengambilan keputusan dibidang kepegawaian. Dengan melakukan pendekatan
sosialisasi tentang pentingnya suatu pendistribusian data kepegawaian, yang
merupakan sebuah strategi dalam menerapkan e-Government melalui SIMPEG.
Pengetahuan
Kepala Sub Bagian Data Kepegawaian dan Informasi Kepegawaian mengenai sistem
informasi khususnya di kalangan pemerintahan sudah cukup baik, walaupun kepala
Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian bukan berlatar belakang pendidikan
dari lulusan yang berkenaan dengan bidang IT. Pengetahuan tersebut didapat
dengan mengikuti perkembangan dari IT tersebut, pengetahuan tersebut didapat
dari pelatihan dan seminar-seminar yang berkenaan dengan IT yang berkembang di
kalangan pemerintahan.
Kegiatan-kegiatan
yang diikuti tersebut sebagai komitmen kepala Sub Bagian Data dan Informasi
Biro Kepegawaian sebagai pengelola SIMPEG. Dari Pengetahuan kepala Sub Bagian
Data dan Informasi Biro Kepegawaian ditunjang dengan kemampuan dan pengetahuan
tentang pelaksanaan dari penerapan kebijakan e-Government. Pengetahuan dan
kemampuan tersebut didapatkan dari pendidikan kepala Sub Bagian Data dan pada
Bagian Pengadaan dan Informasi Kepegawaian yang berlatarbelakang Ilmu
Pemerintahan. Dengan demikian pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki kepala
Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian sudah cukup memadai, sebagai
penunjang untuk perkembangan dan pengelolaan SIMPEG yang lebih baik.
Kesimpulan:
Sistem
informasi memiliki peranan yang sangat penting didalam mendukung perusahaan
untuk dapat mencapai tujuan strategis perusahaan. Pengembangan sistem informasi
sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya biaya, waktu pengembangan,
kemampuan sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut, dan faktor
lainnya. Sistem informasi pada pemerintahan (e-government) juga sangat membantu
masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui informasi terkait tentang
pemerintahan.
Didalam
mengukur tingkat keberhasilan dari penerapan sistem informasi, maka perusahaan
harus melakukan evaluasi yang sistematis atas penerapannya. Dari evaluasi yang
dilakukan tersebut, akan dapat ketahui tingkat kesesuaian pencapaian tujuan
yang diharapkan dengan rencana perusahaan menerapkan sistem informasi tersebut
dan juga dapat mengantisipasi penyebab terjadinya kegagalan pada saat
penerapannya.
Penyebab-penyebab
kegagalan dalam penerapan sistem informasi perusahaan diantaranya :
·
Kurangnya
dukungan dari pihak eksekutif atau manajemen.
·
Kurangnya
keterlibatan atau input dari end user (pemakai akhir).
·
Tidak
adanya perencanaan yang memadai.
Sedangkan
sistem informasi pada pemerintahan,seorang pemimpin harus berperan dalam
menerapkan e-government dengan menyusun strategi secara matang dan
berkualitas,dan dengan adanya kesadaran dari pemimpin,serta pemimpin yang
ditunjang dengan ilmu pengetahuan dan skill maka e-government dapat terealisasi
sebagaimana mestinya.
Sumber :
- https://kelurahansangasangadalam.files.wordpress.com/2015/05/faktor-faktor-yang mempengaruhi-kesuksesan-dan-kegagalan-sistem-informasi-pada-organisasi-contoh-kasus-penerapan-e-government-raden-isma-anggraini.pdf
- http://budy52e.blogstudent.mb.ipb.ac.id/files/2015/01/Faktor-yang-mempengaruhi-kegagalan dan-keberhasilan-MIS-.pdf
- http://repository.unikom.ac.id/30496/1/volume-72-artikel-10.pdf
